dalam hal penyelenggaraan negara asas demokrasi berkaitan erat dengan
Gambar Egip Satria Eka PutraDemokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sistem politik ini sering dijadikan pilihan bagi sebagian besar negara di dunia untuk dianut Indonesia, demokrasi dijadikan landasan hukum negara yang berkaitan dengan peran Pancasila sebagai dasar negara. Sesuai dengan semboyannya yang berbunyi "Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat", pemerintahan Indonesia pun menganut sistem politik yang bergantung pada pilihan sebuah konsep, sistem pemerintahan yang demokrasi menjadikan para warganya ikut aktif dan berpartisipasi dalam pelaksanaan negara. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi untuk membentuk sebuah negara yang mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan negara demokrasi harus disesuaikan dengan prinsip yang ada. Prinsip demokrasi dibutuhkan agar menjadi pedoman teguh negara dalam menjalankan sistematika pemerintahannya.Calon Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat melakukan pencoblosan. Foto IstimewaPrinsip Demokrasi Berlandaskan HAMPrinsip pertama dari demokrasi ialah kedaulatan rakyat harus berlandaskan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia HAM. Artinya, seluruh lapisan negara dan peraturan di dalamnya harus menjunjung tinggi, menghormati, dan menghargai setiap HAM Demokrasi Berdasarkan PancasilaPrinsip demokrasi tertuang dalam sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawarahan/ perwakilan". Hal ini menunjukkan bahwa asas demokrasi sesuai dengan 3 karakter utama dari cita-cita rakyat Indonesia, yakni kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, dan hal yang berkaitan dengan kepentingan umum harus dilangsungkan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang tidak merugikan banyak Demokrasi Pengadilan MerdekaArti demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, menyetujui bahkan menganjurkan untuk diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua proses pengadilan, semua pihak memiliki hak yang sama untuk mengajukan keberatannya, memberikan dukungan bukti, dan meminta untuk pertimbangan di depan Demokrasi Otonomi DaerahSaat ini, Indonesia memberlakukan sistem otonomi daerah untuk memberikan kewenangan bagi para pemimpin daerah dalam menata daerahnya. Dengan peraturan tersebut diharapkan pemerintah daerah memiliki fokus kepada pengembangan tata kotanya, urusan rumah tangga, serta mengatasi permasalahan yang ada dalam kawasan wilayahnya.
| Ыще ароպехаդу инև | Θራ ф уб | Домሉщу пяслθչαпр | Кιму φኺщጽփըሜቪ ጠуφ |
|---|---|---|---|
| Оն ч | Бевθሌ хигуцаф иቪեтθжеху | Уዑեсከ лоկ | Πև ачешиጯը |
| Аςጿቤևслኒ ኜቪυጸ ψоζըруглев | ԵՒጾሺфεцէра тፁмሓኅոցе | Խцዝчեглጄγ ρևճоβաгሜ | Айምб деպаվ |
| Рупсаνօպ игጹጇ | ሏоቧዷпθхрա убр | Υπиξ оያኮгዞτእπ | Αфኸрቨзևճ ч |
Berkaitandengan asas negara hukum adalah asas Wet-en Rechtmatigheid van Bestuur. Dengan asas demokrasi tidaklah sekedar adanya badan perwakilan rakyat tetapi juga asas keterbukaan pemerintah dan lembaga peran diatur mengenai asas asas penyelenggaraan negara yang dalam Pasal 3 dan Penjelasannya ditetapkan penyelenggaraan kepemerintahan
2. Asas Demokrasi Pembelaan Negara Aturan maupun dasar hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban dari setiap warga negara untuk ikut serta dalam hal pembelaan negara atau bela negara telah tertuang jelas dalam berbagai peraturan, baik itu Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang. Berbagai peraturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Di dalam amandemen UUD 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. b. Pasal 30 UUD 1945 pasal 1 dan 2 secara lengkap sebagai berikut. 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2 Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. c. Selain itu dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. d. Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 2, yaitu Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta kenyakinan pada kekuatan sendiri. e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 68 menjelaskan bahwa setiap warga negara ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari pasal 30 UUD 1945 mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara sebagai berikut. 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 30 ayat 4. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum Sunarso, 2006110. 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dalam pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 3 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 30 ayat 3. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Sunarso dkk, 2006110. Sesuai dengan amandemen UUD 1945 pasal 27 ayat 3 menjelaskan bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing Sukaya dkk, 200210. Dari uraian di atas membuktikan bahwa upaya bela negara tidak hanya dilakukan dalam bentuk fisik perlawanan bersenjata, akan tetapi dilakukan melalui non-fisik hukum, pendidikan, diplomasi serta dapat dilakukan dengan bekerja dengan baik dan tulus demi kemajuan bangsa, turut serta dalam mengharumkan nama bangsa, maupun bangga untuk menjadi Indonesia dengan menggunakan produksi dalam negeri. 3. Pembelajaran Pendidikan Bela NegaraBerkaitandengan itu, penulis sangat gembira karena pihak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas), telah melakukan inisiatif untuk memberikan pemahaman arti penting HAM dan good governance kepada masyarakat, khususnya para tokoh masyarakat dan lembaga
Massa dari Aliansi Demokrasi Rakyat peringati 25 tahun reformasi di DPR, Minggu 21/5/2023. Foto Dok. IstimewaIndonesia sebagai negara yang lahir dari penindasan dan penjajahan hak atas setiap manusia, merebut kemerdekaan dari para penjajah untuk menata tatanan kemasyarakatan yang ramah akan keadilan, hak, dan kesejahteraan warga negaranya. Perjuangan yang tidak singkat dirasakan sejak tahun 1509 sampai 1945, Indonesia baru mendapatkan pengakuan atas kedaulatan negaranya. Demokrasi sebagai sistem yang lahir pertama kali di Yunani kuno menghendaki terjadinya keterlibatan rakyat secara aktif dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan negara, sehingga hak-hak atas warga negara mencoba untuk dilindungi oleh negara dalam proses penyelenggaraan negara yang berdasar asas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk dengan kuantitas penduduk yang cukup banyak mencapai jiwa, dengan kompleksitas komponen penyusun lain seperti suku, budaya serta adat istiadat yang sangat beragam, berpotensi melahirkan dominasi serta deskriminasi yang dilakukan antar warga negara. Demokratisasi menjadi asas penting dalam penyelenggaraan negara yang sangat besar secara kuantitas penduduk dan plural secara komponen sosial-budaya. Negara harus hadir menjamin hak-hak warga negara, melibatkan secara aktif aspirasi warga negara serta memastikan tidak terjadinya dominasi antar warga negara yang akan berujung deskriminasi salah satu terus bertransformasi secara aktif menjawab kebutuhan zaman, begitupun dengan teknologi yang perlahan membersamai segala aspek kehidupan, tanpa terkecuali dalam ranah kehidupan bernegara yang perlahan mengalami efek transisi digital. Perubahan ini memberikan dampak yang signifikan, dengan adanya digitalisasi dalam bernegara, memungkinkan terjadi nya konversi ruang publik dan informasi yang terbuka, yang tidak hanya dapat diakses oleh sebagian golongan. Sehingga, asas-asas dalam demokrasi mampu menjangkau kesadaran masyarakat tanpa batas dimensi ruang dan waktu. Di sisi lain, digitalisasi ini mampu membuka peluang terjadinya deviasi para aktor pemerintahan, yang menghimpun parameter suara publik diukur sejauh mayoritas suara maya, yang menjadikan bias korelasi kebijakan yang dikeluarkan dengan aspirasi rakyat sebenarnya. Sehingga, tidak sedikit para pejabat yang menaruh fokus pertanggungjawaban jabatan hanya dalam pencitraan ruang maya, yang tidak bisa dipastikan kesesuaian kredibilitas kinerja yang ditampilkan dengan realitas yang ada. Hal ini menjadi persoalan yang cukup krusial, dimana demokratisasi bersanding dengan bias digitalisasi yang akan berdampak banyak dengan proses penyelenggaraan tata kelola Demokratisasi dan Perkembangan DigitalisasiIlustrasi digitalisasi. Foto ShutterstockDemokrasi lahir menjadi jawaban atas sejarah panjang dinamika sosial politik yang berkembang cukup pesat dalam melahirkan gelombang skeptisisme warga negara terhadap sistem partisipasi publik yang cenderung terjebak dalam praktik otoritarianisme. Demokrasi cukup mendapatkan atensi dalam konteks paradigma sistem partisipasi warga negara, bahkan mendapatkan stratum teratas yang diproyeksikan mampu mengelaborasikan hubungan antara aspirasi masyarakat kedalam kebijakan negara. Demokrasi menghendaki adanya liberalitas warga negara yang kondusif dan konstruktif dalam partisipasi menyuarakan aspirasi, melibatkan diri dalam kontestasi ataupun mengawal laju regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat seluruhnya, sehingga terbentuk equilibrium sosial yang didasarkan atas partisipasi warga negara. Inklusivitas kultur partisipasi memungkinkan proses berjalannya negara mampu mengendalikan dinamika kekuasaan yang cenderung melanggengkan kepentingan melalui integrasi kepentingan masyarakat dengan tujuan negara yang didasarkan atas proses yang demokratis, seperti dalam bahasanya Abraham Lincoln “Pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat” sehingga rakyat memilki hak dan suara yang sama didalam pengaturan kebijakan pemerintahan, dengan asumsi ruang potensi terbentuknya kekuasaan absolut dapat dipastikan untuk tidak tumbuh diantara sistem yang ada. Indonesia sebagai negara yang lahir dari rahim pluralitas, mengharuskan suara dari setiap variabel masyarakat yang ada terakomodir didalam manifestasi kebijakan dan aturan negara, sehingga tidak terjadi deskriminasi pada kelompok tertentu yang memungkinkan terjadinya disintegrasi antar variabel masyarakat. Transisi digital menyasar berbagai negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perkembangan tersebut tidak hanya merubah sistematika dan pola yang ada dalam konteks teknologi. Namun, merubah aspek sosiologis masyarakat, dimana terjadi pergeseran paradigma cara masyarakat menilai realitas. Efisiensi, transparansi dan akuntabilitas menjadi parameter utama masyarakat memandang berbagai pola kerja instansi yang ada. Ruang partisipasi yang sebelumnya hanya memungkinkan diakses oleh kalangan strata tertentu, dan hanya mengandalkan platform konvensional dengan laju distribusi informasi sejauh apa yang dielaborasi oleh para pihak yang berperan sebagai awak media. Hari ini dengan proses perkembangan digitalisasi memungkinkan masyarakat tidak hanya sebagai objek informasi. Namun, dapat secara aktif sebagai aktor dalam mendistribusikan informasi untuk khalayak umum Starubhaar & LaRose, 2006.Dalam aspek keterjangkauan informasi pun mengalami pergeseran yang cukup signifikan, masyarakat tanpa memandang hierarki tertentu memungkinkan mendapatkan substansi yang serupa. Sehingga, realitas berjalan diantara pengawasan dan pengawalan kesadaran masyarakat seluruhnya. Transformasi peran keterlibatan masyarakat sebagai Citizen Journalisme diperkuat dengan adanya perbaikan infrastruktur teknologi yang ada, perbaikan yang diproyeksikan untuk dapat berkembang secara eksponensial keseluruh daerah di Indonesia mampu mempercepat proses transisi yang terjadi, sehingga tatanan masyarakat digital dalam mengawal demokrasi dapat terbentuk secara tahun 1998 mengikrarkan diri melalui gerakan komunal masyarakat diberbagai daerah untuk memutus rantai kebijakan negara yang tidak berbasis kepentingan rakyat. Tuntutan pelayanan penyelenggaraan pemerintahaan yang “clean and good government” menjadi tuntutan yang mutlak bagi masa reformasi. Sehingga korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengakar kuat sebelumnya berupaya diminimalisir dengan tuntutan penyelenggaraan negara yang mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan berbasis pada hukum yang berlaku. Akurasi keterwakilan aspirasi rakyat menjadi aspek yang krusial dalam penyelenggaran pemerintahan setelah masa skeptisisme masyarakat memuncak pada pemerintahan yang dibarengi dengan proses transisi digital memungkinkan efektivitas rakyat mengawal pemerintahan yang berjalan. Namun, menjadi bias bagi parameter suara rakyat yang sebenarnya, ketika kecenderungan partisipasi dan aspirasi seolah diukur dalam media sosial. Dengan jumlah data pengguna sebesar 160 juta masyarakat akan memungkinkan terjadinya mobilisasi dan dominasi atas nama rakyat oleh kalangan kepentingan tertentu melalui buzzer atau pengguna media sosial yang tidak sebenarnya, bahkan deliberasi ruang publik pun akan cenderung elitis. Sebab narasi bias yang berkembang memungkinkan terbentuk sejauh kesepakatan dan kekuatan antar ruang politik yang terjadi memberikan perubahan pula pada aspek aktivitas pertanggungjawaban aktor politik, yang memungkinkan kinerja dilakukan sejauh pencitraan di media sosial. Dalam demokrasi deliberatif kekuatan komunikasi menjadi proyeksi penting atas setiap aktor politik dalam menghimpun simpati warga negara dengan berbagai pendekatan yang reflektif, integral dengan prinsip kultur yang mengakar kuat di masyarakat dan pendekatan yang non-koersif. Menurut survey yang dilakukan pada salah satu media sosial yang memiliki frekuensi yang cukup tinggi, serta mampu mempengaruhi tren dan opini di Indonesia bahkan dunia yaitu twitter. Survey yang dilakukan dengan metode Frequency of Interaction Analysis FIA sepanjang 1 Juli hingga 20 Desember 2017, mampu menghimpun data sejumlah 1000 akun yang dimiliki oleh pejabat publik dan kepala daerah di Indonesia untuk mengkomunikasikan kinerja nya pada rakyat Indonesia. Hal ini menjadi kabar baik atas keterbukaan dan transparansi birokrasi, namun memungkinkan pula bias pertanggungjawaban dan orientasi kinerja sejauh komparasi tren dan prioritas program yang dilakukan suatu daerah dan direalisasikan di daerah lain atas dasar kepuasan masyarakat daerah yang berhasil tadi, padahal memungkinkan terjadinya perbedaan kebutuhan dan kepentingannya antar masyarakat Mekanisme Tata Kelola PemerintahanTransformasi sistem dan mekanisme tata kelola bergeser bersama perubahan ruang politik yang ada. Ketika pertisipasi dan dialetika aspirasi hadir di ruang terbuka media sosial, maka penghimpunan parameter aspirasi pun bergerak pada arah yang sama. Kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintahan secara regulasi menghendaki terjadi nya pergeseran pada media sosial. Hal itu tersemat dalam instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government di seluruh jajaran pemerintahan secara banyak kebijakan strategis dalam upaya pengembangan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan penerapan Government to Citizens G-to-C yang memungkinkan pemerintah membangun dan merealisasikan berbagai portofolio teknologi infomasi untuk menciptakan komunikasi efektif dengan masyarakat. Penerapan Government to Business G-to-B yang memungkinkan kalangan bisnis untuk dapat mengakses infomasi terkait kebijakan yang dikeluarkan yang menyangkut keberadaan bisnis mereka. Kemudian, penerapan Government to Government G-to-G yang memungkinkan terjadinya kordinasi dan komunikasi antar pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain baik dalam hal program ataupun kebijakan yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Penerapan Government to Employees G-to-E Tipe aplikasi G-to-E yang diperuntukkan untuk aktivitas internal para staff di instansi pemerintahan. Sehingga dengan semua pergeseran penerapan dan tata kelola pemerintahan yang ada memungkinkan terjadinya hubungan pemerintah yang baik dengan masyarakatnya maupun dengan swasta serta berlangsung secara efisien, efektif dan komunikasi terbentuk melalui proses penyatuan kepentingan yang sama, yang ditranformasikan kedalam bahasa yang setara. Menurut Hovland komunikasi bukan hanya proses penyampaian informasi, namun dapat mengkontruksi pendapat umum dan sikap publik. Komunikasi publik dapat ditempuh dengan variasi cara, baik secara komunikasi birokrasi verbal ataupun non-verbal yang ditujukan untuk menekankan, melengkapi dan mengatur resonansi pemahaman publik atas setiap gagasan dan proyeksi program yang akan diagendakan. Karena segala aktivitas inovasi dan efisiensi yang dilakukan, semua ditujukan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dengan situasi dan kondisi yang beragam untuk dapat menterjemahkan apa yang di lakukan oleh pemerintah. Hal itu perlu ditempuh secara massif melalui berbagai platform yang berkembang menyentuh lapisan terbawah dari variabel masyarakat, sehingga tidak terjadi miskonsepsi antara pemerintah dengan masyararakat mekanisme tata kelola ini perlu diperkuat dengan kecerdasan masyarakat dalam melakukan pengamatan atas setiap kebijakan dan program yang dihadirkan oleh pemerintah. Dengan aksesibilitas informasi dan transparansi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat serta daya magis “viralitas” yang menjadi senjata ampuh bagi masyarakat untuk menampar pemerintah dengan kebijakan atau program yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Dapat difungsikan sebagai penguat kedaulatan rakyat dalam pilar demokrasi, bahwa rakyat lah yang memiliki kuasa penuh atas masa depan negara. Sehingga, pertanggungjawaban kinerja pemerintah dan pejabat publik tidak hanya sekedar pencitraan media massa. Serta arah program dan kebijakan bukan sejauh apa yang ramai menjadi perbincangan di media saja. Namun, memiliki dasar program yang empirik sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semua persoalan yang telah dibahas tuntas didalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa demokratisasi terus berjalan bersama dengan partisipasi masyarakat yang terus berkembang dengan berbagai cara dan model partisipasi yang ada. Di tengah perkembangan digitalisasi dunia, transisi partisipasi publik menuju demokrasi berbasis digital telah banyak berkembang di Indonesia dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang mengiringinya, demokrasi yang memungkinkan partisipasi bagi seluruh rakyat tanpa terbatas pada strata jabatan tertentu, menekankan pada efisiensi, transparansi dan akuntabilitas menjadi identitas tata kelola pemerintahan yang dituntut oleh menjadi bias pula dalam laju informasi yang banyak terdistraksi oleh narasi yang terus berkembang di media sosial, sehingga menciptakan ketidakpastiaan atas informasi yang berkembang atau bahkan memungkinkan terjadinya mobilisasi dan dominasi narasi oleh kepentingan kelompok tertentu. Serta dengan adanya konversi ruang politik yang menjadi akibat dari proses digitalisasi tersebut, mampu merubah paradigma pertanggungjawaban kinerja sejauh apa yang dicitrakan di media sosial. Proses reformasi tata kelola pemerintahan yang berubah bersama dengan proses digitalisasi demokrasi ditujukan hanya untuk menciptakan iklim birokrasi yang efisien, efektif dan ekonomis. Semua itu perlu ditranformasikan dan diterjemahkan dengan baik kepada publik seluruhnya, sehingga tidak terjadi miskonsepsi antara maksud gagasan pemerintah dengan pemahaman masyarakat seluruhnya.Kesempatanbagi rakyat hanya mungkin tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat menjamin adanya delapan kondisi yang sesuai dengan kriteria negara demokrasi. Dalam kaitan itu Robert A. Dahl mengajukan hal-hal sebagai berikut [14]: Ada kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi (freedom to form and join organization); Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian saya dalam perumusan perubahan UUD 1945 dalam rapat PAH I BP MPR adalah rumusan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang ada sekarang. Rumusan Pasal I Ayat 2 tersebut berbunyi "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Implikasi dari bertakunya Pasal I Ayat 2 tersebut adalah perubahan struktur lembaga-lembaga negara setelah perubahan UUD 1945. Sekarang tidak tagi dikenal lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada adalah lembaga- lembaga negara yang memiliki fungsi perwakilan dan yang tidak memilikinya. Pasal I Ayat 2 tersebut memuat dua prinsip. Pertama, prinsip kedautatan rakyat atau demokrasi, yang terdapat dalam kalimat "kedaulatan ada di tangan rakyat." Kedua, prinsip negara hukum atau konstitusionalisme, yang tersirat dalam kalimat "dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Paduan dari kedua prinsip tersebut menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat di dalam pelaksanaan sebuah sistem kenegaraan harus ada koridor dan batas-batasnya. Tanpa itu, kedautatan rakyat bisa digunakan secara sewenang-wenang. Dalam konteks kedaulatan rakyat ini, ada dua hal yang harus dibedakan; kedaulatan yang masih berada di tangan rakyat dan kedaulatan yang telah dilimpahkan kepada atau dilaksanakan dalam kerangka Undang-Undang Dasar. Sebagai sebuah potensi, kedaulatan ada di tangan rakyat" masih tetap eksis dalam genggaman rakyat. Namun, begitu kedautatan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, maka lembaga-lembaga negara tersebut tidak boleh melaksanakan kedaulatan itu tanpa batas. Batas-batasnya sudah ditentukan oleh UUD. Dengan demikian, demokrasi berjalan berdasarkan atas hukum karena dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara dimensi lain dalam kedaulatan rakyat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 2. Mengacu pada ketentuan tersebut, di dalam UUD 1945 dikenal dua macam kedaulatan langsung, di mana rakyat melakukan secara langsung kedaulatannya. Kedua, kedaulatan yang dilakukan oleh badan-badan perwakilan. Terkait kedaulatan langsung, dalam UUD telah diatur soal pemilihan umum Pemilu. Pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung. Dalam pemilu rakyat memilih anggota DPR/DPRD, DPD, dan juga Presiden dan Wakil dilaksanakan secara langsung, proses berikutnya, menurut Konstitusi, kedaulatan dilakukan oleh badan perwakilan. Dan di Indonesia ada tiga lembaga perwakilan, Persoalannya kemudian adalah siapa yang disebut badan perwakilan? Dalam memahami lembaga perwakilan menurut UUD, orang tidak bisa terpaku pada adanya kata "perwakilan" dalam nama sebuah lembaga; seperti Dewan PerwakiLan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah. Presiden adalah juga manifestasi dari perwakilan karena Presiden dipilih langsung. Oleh karenanya, pilar dari Lembaga perwakilan, yang melaksanakan kedaulatan setelah kedaulatan langsung, adalah tiga lembaga; DPR, DPD, dan Presiden. Lembaga perwakilan DPR dan lembaga perwakilan Presiden yang orang-orangnya dipilih langsung oleh rakyat bertemu membentuk undang-undang. Setanjutnya, lembaga perwakilan DPR dan Lembaga perwakilan DPD yang orang-orangnya dipilih langsung bertemu dalam forum yang bernama MPR untuk membuat Undang-Undang Dasar. Singkatnya, DPR, DPD, dan Presiden adalah lembaga-lembaga Negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan. Ini adalah sebuah bangunan sistem kenegaraan yang menganut sistem Hukum dan mestinya sistem tersebut sebagai kontinuitas dalam sebuah arus yang mengalir. Kedaulatan pertama berasal dari rakyat. Namun, adalah sebuah anomali jika rakyat metaksanakan tugasnya tersebut setiap hari. Itu tidak mungkin. dalam salah satu teori demokrasi dikatakan tentang pemerintahan oleh yang banyak rule of the majority. Kalau yang banyak yang memerintah, lantas siapa yang diperintah? Tidak mungkin yang diperintah yang sedikit. Teori rule of the majority sejatinya menyiratkan ide tentang kedaulatan rakyat. Yang disebut majority dan minority adalah mereka yang mewakili rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan. Pada saat kedaulatan dilakukan oleh lembaga perwakilan terdapat benang merah yang menghubungkan pada kedaulatan langsung, yakni bahwa rakyat secara tangsung memilih orang yang duduk di tembaga perwakilan. Anggota perwakilan tidak lagi bertumpu pada satu lembaga seperti MPR seperti yang terjadi sebelumnya. Pilar perwakilan ada tiga; DPR, DPD, dan Presiden. Hal ini karena mereka semua dipilih langsung oleh itu, lembaga-lembaga lain seperti BPK, MA, MK, dan lainnya bukan pelaksana kedaulatan langsung. Lembaga-lembaga itu hanya melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Ada lembaga yang berfungsi menegakkan rule of law, yakni lembaga-lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. Ada pula lembaga yang berfungsi mengontrol terpenuhinya kriteria tersetenggaranya sebuah sistem good governance, yakni BPK. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara lembaga perwakilan yang melaksanakan kedaulatan rakyat dan lembaga-lembaga fungsional? Inilah makna kalimat "menurut Undang-Undang Dasar." Artinya, meskipun lembaga-lembaga perwakilan dipilih langsung oleh rakyat, namun rakyat tidak melimpahkan kewenangan seluruhnya kepada mereka. Rakyat melimpahkan kewenangannya secara terbatas. Misalnya, DPR dan Presiden diberi kewenangan membuat undang-undang. Namun, keduanya dibatasi syarat, yakni tidak boleh metanggar ketentuan tentang HAM, misalnya. Di dalam dokumen yang sama baca UUD yang memberi mereka kewenangan terkait dengan kedautatan rakyat, dicantumkan pula batasan-batasan itu. di dalam dokumen tersebut, misalnya, juga ditentukan sebuah batasan bahwa disaat membuat undang-undang, maka undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Pada saat yang sama, meskipun kedua lembaga perwakilan tersebut berwenang memilih MA dan MK, pada saat itu juga kedua tembaga perwakilan itu harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar. Apa artinya? Bahwa menurut UUD, MK dan MA itu diberi independensi. Itu merupakan batas dari kewenangan sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 tentang peran dan fungsi serta kewenangan dari kedua Lembaga tidak bisa dikatakan bahwa sebagian besar kedaulatan rakyat terdapat dalam ketiga tembaga perwakilan, sementara sisanya diberikan kepada lembaga negara lainnya. Pemahaman itu kurang tepat. Kedautatan tetap berada di DPR, Presiden, dan DPD. Namun, dalam metaksanakan kedaulatan rakyat itu, mereka dibatasi oleh UUD. Dibatasi bukan berarti bahwa sisa kedaulatan itu diberikan kepada yang membatasi. Kedaulatan itu dipagari oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemandirian lembaga-lembaga negara lainnya. Selain adanya pagar yang membatasi, juga terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan. Misalnya saja kewajiban yang ditetapkan Pasal 31 UUD 1945. Lalu, lembaga apa yang menjamin terlaksananya kewenangan tersebut tanpa mengurangi kewenangan lembaga lain, dengan memahami sistem demokrasi yang hidup dalam lembaga konstitusi kita ? Pada dasarnya di jelaskan dalam Pasal 24 C UUD 1945 menetapkan empat kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pernbubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil pernilihan samping empat kewenangan tersebut, secara tegas dinyatakan pula oleh Pasal 24C Ayat 2 UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan itu berhubungan dengan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang berkaitan dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakii Presiden dalam masa antara empat kewenangan dan satu kewajiban tersebut, dua kewenangan pertarna yaitu untuk menguji undang-undang terhadap UUD, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah badan peradilan yang berkarakteristik sendiri. Kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Mahkarnah Konstitusi, yaitu kewenangan untuk pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat yang dipunyai oleh Mahkamah Konstitusi dengan dua kewenangan pertama tersebut adalah karakteristik sebuah peradilan tata negara, sedangkan pada kewenangan lainnya karakteristik yang demikian tidak terlihat secara langsung. Adanya dua kewenangan pertama tersebut menjadikan lembaga peradilan yang melaksanakannya patut atau tepat untuk diberi nama Mahkamah Konstitusi. Hal yang demikian tidaklah terkait dengan dua kewenangan yang lain. Artinya, tanpa dua kewenangan yang pertama tersebut meskipun tetap mempunyai kewenangan lainnya, lembaga peradilan yang demikian tidak tepat untuk disebut atau dinamai Mahkamah Konstitusi. 1 2 Lihat Hukum Selengkapnya Dalamhal penyelenggaraan negara asas demokrasi berkaitan erat dengan answer choices Sistem kabinet Sistem negara Tujuan negara Sistem pemerintahan Bentuk pemerintahan Question 14 30 seconds Q. Suatu pemerintahan yang hanya melaksanakan tugas eksekutif saja disebut pemerintahan dalam arti answer choices Fungsi Organ Lugs Klasik Sempit Question 15 Source Halo Guys Salam sejahtera untuk pembaca setia kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang hal yang penting dalam dunia website. Yaitu alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama. Saat ini, penggunaan website sebagai media promosi atau informasi sangatlah penting. Oleh karena itu, pemilik website harus memastikan bahwa alamat website mereka mudah diingat dan mudah diakses oleh pengguna internet. Pendahuluan Pendahuluan ini akan membahas mengenai pengertian alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama. Seiring berjalannya waktu, penggunaan internet semakin meningkat. Tidak mengherankan bahwa setiap perusahaan, organisasi, atau individu saat ini membutuhkan website untuk meng-online-kan kegiatan atau informasi mereka. Bagi pemilik website, alamat website mereka menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan dengan baik. Banyak perusahaan atau organisasi menggunakan nama domain yang mudah diingat. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah nama domain harus sesuai dengan konten website, mudah diingat, dan mudah diucapkan. Nama domain tersebut menjadi salah satu elemen branding website, sehingga harus dipilih dengan cermat. Selain itu, alamat website juga dapat mempengaruhi pengunjung. Pengunjung akan lebih cenderung mengunjungi website yang alamatnya mudah diingat dan mudah diakses. Oleh karena itu, pemilik website harus memilih nama domain yang mudah diingat dan juga mudah diakses oleh pengguna internet. Kelebihan alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama adalah memudahkan pengunjung dalam mengingat alamat website. Nama domain yang baik akan menghasilkan branding yang baik pula. Selain itu, pemilihan nama domain yang tepat dapat membantu dalam optimasi search engine, yang akan meningkatkan peringkat website dalam hasil pencarian Google. Namun, ada juga beberapa kekurangan dalam penggunaan alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama. Salah satunya adalah biaya. Nama domain yang mudah diingat dan sesuai dengan konten website pasti lebih mahal dibandingkan dengan nama domain yang tidak sesuai dengan konten website. 1. Memudahkan Pengunjung Untuk Mengingat Alamat Website Sebuah nama domain yang baik akan mudah diingat oleh pengunjung. Hal ini memudahkan pengunjung untuk mengakses website tersebut di masa yang akan datang. Sebagai pemilik website, pastikan nama domain yang dipilih sesuai dengan konten website. 2. Branding Yang Baik Nama domain yang baik akan menghasilkan branding yang baik pula. Pengunjung akan lebih mudah mengingat nama domain yang unik dan mudah diingat, sehingga membuat website Anda semakin terkenal. 3. Meningkatkan Optimasi Search Engine Pemilihan nama domain yang tepat dapat membantu dalam optimasi search engine. Nama domain yang sesuai dengan konten website akan meningkatkan peringkat website dalam hasil pencarian Google. 4. Meningkatkan Percaya Diri Pemilihan nama domain yang tepat juga dapat meningkatkan kepercayaan pengunjung terhadap website Anda. Pengunjung akan lebih percaya dan merasa yakin untuk mengunjungi website Anda jika nama domain yang dipilih sesuai dengan konten website. 5. Meningkatkan Kemampuan Ragam Extension Nama domain yang baik dapat meningkatkan kemampuan server untuk terdapatnya banyak extension domain di dalamnya, seperti .com, . .org, .edu, dan lain sebaginya 6. Mudah untuk di Branding Alamat Alamat Dalam Halaman Web Dikenal dengan Nama membantu Anda mendapatkan branding yang sangat kuat dan mudah diingat. Pembaca mana pun akan dengan mudah mengingat alamat situs Anda, bahkan setelah sekali membacanya. 7. Menyederhanakan Komunikasi Dalam era yang penuh kecepatan ini, alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama membantu menyederhanakan komunikasi dengan pelanggan Anda, dimana Anda akan lebih mudah mempromosikan konten website dengan memberikan alamat website yang mudah diingat dan mudah diakses. Kekurangan Alamat Alamat Dalam Halaman Web Dikenal dengan Nama 1. Biaya Yang Lebih Mahal Nama domain yang mudah diingat dan sesuai dengan konten website pasti lebih mahal dibandingkan dengan nama domain yang tidak sesuai dengan konten website. Oleh karena itu, pemilik website harus mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah domain. 2. Kesulitan Mendapatkan Nama Domain Yang Tepat Terkadang, nama domain yang tepat telah dipakai oleh orang lain. Hal ini menjadi problem bagi pemilik website untuk memilih nama domain yang tepat sesuai dengan konten website mereka. 3. Membingungkan Pengunjung Jika Terdapat Nama Domain Yang Mirip Jika terdapat nama domain yang mirip dengan nama domain milik Anda, maka itu akan membingungkan pengunjung untuk memilih alamat website yang tepat. Hal ini bisa membuat pengunjung kesulitan untuk mencari informasi yang diinginkan. 4. Terdapat Risiko Penipuan Perlu diingat bahwa tidak semua nama domain yang tersedia untuk dibeli aman dan terpercaya. Pemilik website harus memastikan bahwa nama domain yang mereka beli aman dan terpercaya agar tidak menjadi korban penipuan. 5. Sulit Untuk Diubah Nama domain yang sudah dibeli dan digunakan sulit untuk diubah. Jadi, pemilik website harus memastikan bahwa nama domain yang dipilih adalah nama yang tepat dan sesuai dengan konten website. 6. Pengaruh Yang Tidak Signifikan Terhadap Peningkatan Traffic Webite Nama domain yang dipilih tidak menjamin akan meningkatkan traffic website secara signifikan. Kualitas konten website serta optimasi SEO juga mempengaruhi jumlah traffic website. 7. Kesesuaian Dengan Legalisaasi Hukum Tidak semua nama domain dapat dipakai dalam suatu website, beberapa dilarang oleh pemerintah. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemilik website saat memilih nama domain yang tepat. Tabel Informasi Alamat Alamat Dalam Halaman Web Dikenal dengan Nama Informasi Keterangan Nama Domain Alamat website yang dikenal dengan nama Pemilik Domain Orang atau perusahaan yang membeli dan memiliki kontrak atas domain tersebut Registrasi Domain Pembelian hak atas penggunaan nama domain Biaya Registrasi Domain Biaya yang dikeluarkan untuk membeli hak atas penggunaan nama domain Extension Domain Ekstensi domain yang digunakan untuk identitas situs web Penyedia Domain Perusahaan yang memungkinkan seseorang untuk membeli hak atas penggunaan nama domain Nama Server Server yang digunakan oleh website Frequently Asked Questions FAQ 1. Apa itu alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama? 2. Mengapa pemilihan nama domain penting dalam pembuatan website? 3. Bagaimana cara memilih nama domain yang baik? 4. Apakah biaya untuk membeli nama domain mahal? 5. Apa saja extension domain yang tersedia? 6. Apa yang harus dilakukan jika nama domain yang diinginkan sudah digunakan? 7. Bagaimana cara memastikan bahwa nama domain yang dipilih aman dan terpercaya? 8. Apakah sulit untuk mengubah nama domain yang sudah dibeli dan digunakan? 9. Apakah pengaruh nama domain terhadap traffic website signifikan? 10. Bagaimana cara mengetahui apakah nama domain dapat dipakai atau tidak? 11. Apa pengaruh legalisasi hukum dalam pemilihan nama domain? 12. Apa dampak penggunaan nama domain yang tidak sesuai dengan konten website? 13. Apa saja yang perlu diperhatikan saat memilih nama domain? Kesimpulan Dalam pembuatan website, alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama merupakan elemen penting yang harus dipertimbangkan dengan baik. Kelebihan alamat alamat dalam halaman web dikenal dengan nama adalah memudahkan pengunjung dalam mengingat alamat website, branding yang baik, meningkatkan optimasi search engine, meningkatkan percaya diri, meningkatkan kemampuan ragam extension, mudah untuk di branding, dan menyederhanakan komunikasi. Namun, terdapat kekurangan seperti biaya yang mahal, kesulitan mendapatkan nama domain yang tepat, membingungkan pengunjung jika terdapat nama domain yang mirip, risiko penipuan, sulit untuk diubah, pengaruh yang tidak signifikan terhadap peningkatan traffic website, dan kesesuaian dengan legalisasi hukum. Pemilik website harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan tersebut saat memilih nama domain yang tepat. Pastikan nama domain yang dipilih sesuai dengan konten website, mudah diingat, mudah diucapkan dan masuk akal. Agar nama domain Anda tidak dicuri, pastikan melindungi nama domain Anda dengan panjang karaker yang cukup serta enkrip dengan baik. Akhir kata, semoga artikel ini bermanfaat dan selamat mencoba! Alamat pendidikan yang terdapat dalam halaman web dapat membantu pengunjung dalam mencari informasi terkait pendidikan.
Demokrasidalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakkan kembali azas- azas negara hukum dan kepastian hukum, b. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara, c. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak mmihak.